Innovative strategies and forward thinking on China’s digital maritime law enforcement
Wei Wang
*
Zhejiang University Guanghua Law School, China
Di era digital ini, batasan-batasan model penegakan hukum maritim tradisional telah semakin terlihat, khususnya dalam menghadapi tantangan kompleks di lautan yang semakin canggih. Tiongkok, sebagai salah satu negara dengan garis pantai yang panjang dan kepentingan maritim yang besar, telah mengambil langkah proaktif dengan mengembangkan penegakan hukum maritim digital. Pengembangan ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi canggih, tetapi juga penyesuaian dan penguatan landasan hukum serta kebijakan yang mendukung.
Undang-Undang Penjaga Pantai menjadi landasan hukum utama bagi penegakan hukum maritim digital di Tiongkok. Undang-undang ini diperkuat oleh berbagai inisiatif kebijakan, termasuk "Jalur Sutra Maritim Abad ke-21", strategi "Komunitas Maritim dengan Masa Depan Bersama", serta rencana "Teknologi Memberdayakan Kelautan". Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen Tiongkok untuk tidak hanya mempertahankan keamanan maritimnya, tetapi juga untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap aspek penegakan hukum di laut.
Model penegakan hukum maritim digital yang dikembangkan Tiongkok bersifat inovatif dan komprehensif, menggabungkan pendekatan "online + offline" untuk menciptakan sistem penegakan tiga dimensi. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) menjadi elemen kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam penegakan hukum. Selain itu, berbagi data besar (big data) memungkinkan penegakan hukum yang lebih kolaboratif, di mana informasi dari berbagai sumber dapat dianalisis secara real-time untuk menghasilkan respons yang lebih efektif terhadap pelanggaran hukum di laut.
Namun, meskipun telah mencapai berbagai kemajuan signifikan, penegakan hukum maritim digital di Tiongkok tidak luput dari tantangan. Masalah privasi data menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks pengumpulan dan penggunaan data besar yang sangat masif. Serangan keamanan siber juga menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu operasional penegakan hukum. Selain itu, legitimasi pengumpulan bukti digital dan hambatan dalam berbagi data antar lembaga menjadi tantangan yang harus diatasi.
Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah penting perlu diambil di berbagai tingkatan. Di tingkat kelembagaan, standarisasi prosedur penegakan hukum maritim digital harus diprioritaskan, bersama dengan pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif baik secara horizontal antar lembaga maupun secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi teknis, peningkatan investasi dalam teknologi keamanan jaringan dan pengembangan teknologi perlindungan privasi yang lebih canggih sangat diperlukan untuk melindungi data dari ancaman yang ada. Di tingkat konseptual, penting bagi Tiongkok untuk mengedepankan prinsip etika data dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya berbagi data terbuka untuk kepentingan umum.
Ke depan, digitalisasi lautan tampaknya akan menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Tiongkok, dengan segala upayanya dalam memajukan penegakan hukum maritim digital, berada di jalur yang tepat untuk memodernisasi tata kelola maritimnya. Namun, kesuksesan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa penegakan hukum di laut tetap efektif, adil, dan aman dalam era digital yang terus berkembang.
(Oleh Alisyah Nurya Putri)
